Tanggapan Aneuk Teknik Terhadap Kasus Pengusutan Korupsi di Aceh | Industrial Times

0


Banda Aceh, Industrialtimes.net, - Universitas Syiah Kuala. Berdasarkan dari isu yang ada di kalangan masyarakat dimana adanya kehadiran KPK yang ada di aceh. Maka dari itu adanya peran mahasiswa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalankan peran serta fungsinya.

BEM FT pun ikut mengambil peran dalam kasus korupsi yang terjadi di aceh ini. Maka dari itu BEM FT bersama seluruh ormawa FT bersikap tegas mendukung pengusutan kasus korupsi yang terjadi di Aceh dan juga bersikap konsisten anti terhadap semua praktik tindak pidana korupsi yang ada di nasional maupun daerah tanpa pandang bulu.

Dalam hal ini BEM FT mengajak seluruh aneuk teknik untuk menjalankan fungsi sosial control ditengah masyarakat terhadap isu ini agar mahasiswa memiliki peran sebagai pihak yang mengawal penuh penyelesaian dugaan kasus korupsi ini sampai dengan tuntas dan juga ikut memberikan pencerdasan kepada masyarakat Aceh. 


Adapun poin poin yang ingin disampaikan BEM FT adalah 


1. Meminta KPK untuk tegas dalam menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang terjadi.


- Dalam hal ini jangan sampai justru KPK hanya sekedar menggiring opini publik terhadap kasus ini, namun tidak ada penyelesaian dan keterangan yang jelas mengenai kelanjutan dari kasus tersebut, mulai dari beberapa pejabat dijajaran pemerintah aceh yang sudah dipanggil ,hingga penundaan pemanggilan gubernur karena terinfeksi virus covid 19,dan sampai saat ini publik masih menunggu serta mahasiswa teknik akan terus mengawal proses penyelesaian terhadap kasus ini. 


- Mahasiswa teknik menuntut sikap integritas dari lembaga KPK, dengan isu pelemahan KPK yang terjadi di pusat/nasional, jangan sampai dalam hal kasus dugaan korupsi di Aceh ini terlihat pelemahan tersebut benar-benar terjadi dan ada kongkalikong antara pihak-pihak yang mencoba menutupi kasus ini. 


2. Meminta Gubernur aceh untuk tidak diam serta sembunyi dari isu dugaan kasus korupsi ini. 


Bapak Gubernur Aceh harus memberi penjelasan atas beberapa hal yang dianggap perlu diantaranya adalah :

1.  Dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan Kapal Aceh Hebat 1,2 dan 3

2. Dugaan penyalahgunaan anggaran Proyek Multiyears 14 ruas jalan, Gedung Onchology   RSUDZA.

3. Status Positif Covid-19 kedua Bapak setelah terinfeksi beberapa waktu sebelumnya dan ditambah setelah melakukan vaksinasi untuk kedua kalinya.


Adapun landasan kami diantaranya sebagai berikut.

- Atensi masyarakat terkait penyelidikan tebuka dan kedatangan KPK ke Aceh. Pemerintah Aceh yang sampai hari ini belum buka suara terkait hal ini. Kita tidak ingin terjadi perpecahan antara yang pro dan kontra. Maka penjelasan sangat diharapkan.


-Bias informasi Gubernur Aceh Positif Covid-19 kedua setelah terinfeksi beberapa waktu sebelumnya dan ditambah setelah melakukan vaksinasi untuk kedua kalinya.


-Rabu, 25 September 2019, sidang pengesahan anggaran program-program bermasalah (multiyears, KAH) dilakukan oleh DPRA periode 2014-2019. Sedangkan 30 September 2019 merupakan tanggal pelantikan DPRA priode 2019-2024, pengesahan diakhir masa jabatan dinilai sangat rawan akan praktik kecurangan. Hal dinilai janggal lainnya yaitu penggesahan anggaran 2020 juga turut mengesahkan anggaran program tahun jamak (2020-2022). Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) 2019-2024 pada 23 September 2020 dilansir dari CNNIndonesia.com “Sepakat membatalkan proyek tahun jamak (multiyears) dengan pagu anggaran Rp 2,7 triliun. Proyek tersebut terdiri 11 ruas jalan penghubung antar daerah dan satu waduk. Pembatalan proyek itu dikarenakan temuan dewan soal penganggaran yang tidak sesuai prosedur. Hal itu dikhawatirkan berdampak ke ranah hukum” namun sampai hari ini tidak ada realisasi dari kesepakatan penijauan/pembatalan sementara proyek-proyek tersebut. Kami menilai indikasi DPRA dan Pemerintah Aceh bermain-main dalam menjalankan roda pemerintahan. Dst.

Dikutip dari @bemft

Posting Komentar

 
Top