Press Release HMTP Mengenai PT. EMM | Industrial Times

0
Press Release

Perihal isu permasalahan perizinan PT EMM, Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan (HMTP) Unsyiah telah  melakukan kajian pada tanggal 11-15 April 2019 mengenai permasalahan tersebut dan telah melibatkan beberapa pihak terkait seperti Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Aceh, Akademisi, Mahasiswa, dan Alumni Teknik Pertambangan Unsyiah. Kajian ini telah menghasilkan 8 poin, yaitu:
  1. Menurut UU No 4 tahun 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Bab 1 pasal 1 ayat 1; Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
  2. Pada hakikatnya, industri pertambangan telah mengalami kemajuan baik dari aspek lingkungan, sosial budaya, ekonomi dan teknologi, serta regulasi. Adanya konsep Good Mining Practice membuktikan seriusnya industri pertambangan dalam pengelolaan lingkungan. Adapun Good Mining Practice itu sendiri merupakan suatu kegiatan pertambangan yang menaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai yang berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
  3. Belum diaturnya perihal Penanaman Modal Asing (PMA) di dalam UUPA dan Qanun Aceh No 15 Tahun 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA menyebabkan kerancuan pada proses perizinan PT EMM. Namun, PT EMM telah melakukan proses perizinan dengan prosedur yang berlaku secara nasional sesuai dengan Permen ESDM No 11 tahun 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA pasal 56.
  4. Dalam proses pembuatan AMDAL, PT EMM dan perusahaan pertambangan lainnya wajib mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan sebelum penyusunan dokumen KA AMDAL agar dapat diajukannya saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan sesuai dengan PP No 27 Tahun 2012 pasal 9.
  5. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Aceh merupakan provinsi termiskin yang berada di Sumatera per September 2018 dengan total 831 ribu jiwa penduduk miskin dengan persentase pengangguran per Agustus 2018 mencapai 6,36 % menempatkan Aceh dalam posisi kedua sebagai provinsi yang memiliki angka pengangguran tertinggi di Sumatera. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta meningkatnya jumlah lulusan di Aceh, hal ini dapat diminimalisir apabila pihak pemerintah Aceh dapat memaksimalkan industri-industri besar yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (bersifat multi player effect) seperti industri pertambangan untuk berkembang dengan mengundang para investor baik dalam maupun luar negeri agar nantinya ketersediaan lapangan pekerjaan dapat meningkat sehingga dapat menunjang pertumbuhan perekonomian penduduk dan daerah Aceh itu sendiri.
  6. Semua perusahaan tambang, baik PT EMM atau perusahaan  pertambangan mineral (bukan batubara) yang akan melakukan kegiatan ekspor mineral, wajib melakukan perencanaan pembangunan SMELTER (Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Mineral) untuk meningkatkan nilai tambah mineral sesuai dengan UU N0. 4 tahun 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA pasal 103 ayat 1.
  7. HMTP Unsyiah dalam hal ini mendukung segala bentuk kegiatan usaha pertambangan yang berlandaskan konsep Good Mining Practice dan mengikuti segala peraturan perundang-undangan dengan jelas, serta akan tegas menolak suatu kegiatan usaha pertambangan yang memiliki kecacatan hukum dalam prosedur perizinan yang sudah ditetapkan.
  8. Berdasarkan pernyataan oleh BPA (Barisan Pemuda Aceh) pada poin ke-7 pada angka I (satu romawi) di dalam tuntutan aksi tolak tambang, yang menyatakan bahwa Tidak ada satupun tambang di dunia yang ramah lingkungan, sebaliknya kehadiran tambang akan terjadi kemiskinan, perburuhan, konflik sosial, hilang budaya lokal, pelanggaran HAM, dan terjadinya bencana ekologi. dapat merusak persepsi masyarakat terhadap tambang itu sendiri. Sementara pernyataan tersebut merupakan sebuah argumen yang lemah, sebab tidak menerangkan secara jelas lingkungan apa yang dirusak serta tidak adanya data yang mendukung pernyataan tersebut. Berdasarkan hasil research  yang berjudul “what causes deforestation in Indonesia?” oleh  Kemen G Austin pada tahun 2019 yang menerangkan urutan sektor yang paling berdampak terhadap kerusakan hutan di Indonesia, pertambangan bukanlah sektor yang paling berperan dalam pengrusakan hutan di Indonesia. (hasil research terlampir)


Dari data diatas, kami dari Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan  memberikan beberapa poin rekomendasi, yaitu:
  1. Pihak DPRA seharusnya memperjelas prosedur dalam pembuatan IUPK, apakah berdasarkan UUPA atau Permen No 11 tahun 2018 pasal 56, karena dalam hal ini PT EMM menggunakan Penanaman Modal Asing.
  2. Bapak Plt Gubernur Aceh harus mengusut tuntas perihal Amdal dan perizininan PT EMM agar tidak ada kecacatan hukum dan prosedur.
  3. Pemerintah Aceh harus menindak tegas para pelaku usaha pertambangan yang tidak bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap kepetingan penduduk dan daerah Aceh (tambang illegal).
  4. Pihak BPA (Barisan Pemuda Aceh) melakukan kajian ulang mengenai pernyataan Tidak ada satupun tambang di dunia yang ramah lingkungan, sebaliknya kehadiran tambang akan terjadi kemiskinan, perburuhan, konflik sosial, hilang budaya lokal, pelanggaran HAM, dan terjadinya bencana ekologi.


Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan dikemudian hari.

Tertanda,

                                                                                                                                       Ketua HMTP Unsyiah

Posting Komentar

 
Top