0
Suasana diskusi PROKONTRA di Gelanggang Unsyiah. (Foto : Japlis Antoni/IT)


Banda Aceh, industrialtimes.net - Sehubungan dengan ketetapan pemerintah daerah Aceh terkait kenaikan anggaran perjalanan dinas pejabat daerah, Wakil Ketua DPRA, T. Irwan Djohan angkat bicara. Irwan menyampaikan klarifikasinya pada acara PROKONTRA (Pojok Rekomendasi dari Kampus untuk Rakyat) di Gelanggang Mahasiswa Unsyiah, Rabu (2/3).

PROKONTRA sendiri merupakan sebuah mediasi pejabat daerah. Dalam hal ini, Wakil Ketua DPRA datang untuk berdiskusi dan membuka transparansi tentang anggaran-anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif. Acara ini diprakarsai oleh BEM Unsyiah. Selain mendatangkan Irwan Djohan, PROKONTRA juga menghadirkan pemerhati anggaran Aceh, Isra Safril.

Irwan menyatakan bahwa kenaikan anggaran perjalanan dinas memang benar adanya. Namun kenaikan yang dikabarkan sebesar 108% itu tidak berlaku bagi pejabat daerah seperti gubernur, wakil gubernur, ketua DPRA, wakil ketua DPRA, dan sekretaris daerah. Justru anggaran perjalanan dinas untuk lima jabatan ini diturunkan. Jadi kenaikan ini hanya dirasakan oleh anggota-anggota DPRA dan pejabat-pejabat lain di jajaran pemerintah daerah Aceh. 

“Di media banyak disebutkan biaya perjalanan dinas pejabat naik 108%. Kenyataannya untuk ketua DPRA, wakil ketua DPRA, gubernur Aceh, wakil gubernur dan sekretaris daerah malah turun.” Ungkap Irwan.

Selain kenaikan anggaran perjalanan dinas, Irwan juga mengklarifikasi tentang pemberitaan yang salah terkait dengan komposisi anggaran biaya Pemerintah Aceh. Seperti yang sudah beredar sebelumnya, anggaran biaya tidak langsung mencapai 86%, sementara anggaran biaya langsung hanya 14%.

“Anggaran biaya langsung yang cuma 14% terkesan tidak pro-rakyat. Padahal dalam perkiraan saya, meskipun saya tidak tahu angka pastinya, anggaran biaya langsung mencapai 55%. Sementara sisanya yang 45% lagi itu tidak langsung." Ungkapnya lagi.

Irwan menambahkan, jika menilik dari pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah, pemanfaatan APBA masih terbilang boros. Irwan juga berpendapat bahwa salah adanya jika penggunaan APBA dikatakan tidak pro-rakyat. [JA]

Posting Komentar

 
Top