0
Suraiya Kamaruzzaman menjawab pertanyaan tentang ketidakadilan qanun jinayah pada Open Talk Qanun Jinayah yang dilaksanakan oleh BEM FT Unsyiah Selasa (9/12). Zulfan Helmi/IT
Banda Aceh, Industrialtimes.net – Suraiya Kamaruzzaman aktivis HAM perempuan dari Balai Syura Ureung Inoeng Aceh menyoroti adanya ketidakadilan dalam beberapa pasal dalam qanun jinayah No.06 tahun 2014. Qanun jinayah dainggap tidak dipersiapkan secara matang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

”Qanun jinayah ini berpotensi untuk menciptakan ketidakpastian hukum, karena banyak terdapat multitafsir didalamnya, terlebih lagi dalam pasal 40 ayat 6 dapat memicu revictimisasi korban,” kata Suraiya.

“Tidak adanya kepastian hukum terkait teoritis maupun penerapannya, merupakan kelemahan dari qanun jinayah itu sendiri. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat  yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran yang terjadi, maka dari itu qanun jinayah ini menuai banyak kritik,” ujar Suraiya.

Selama ini di Aceh telah disahkan dan diterapkan tiga qanun, dan yang menjadi sorotan dan kritikan utama adalah hadirnya qanun ke empat ini yang belum disahkan oleh Mendagri.
Qanun Jinayah merupakan peraturan yang berisikian hukum pidana islam yang berlaku untuk muslim maupun non muslim di Aceh.

Saat ditemuai Industrial Times, Suraiya memaparkan bahwa,”Balai Syura Ureung Inoeng Aceh telah banyak melakukan dialog bersama gubernur, ketua DPR, komisi G dan seluruh timnya bersama staf-staf ahli dan kepala dinas. Masukan tertulis dan daftar inventaris masalah(DIM) juga telah diberikan sebelum berlangsungnya sidang paripurna.”

“Dari dialog bersama dan masukan tertulis yang kami lakukan ada sekitar 50% yang diterima dan masih banyak persoalan-persoalan lainnya yang bermasalah.”sambung Suraiya.

Suraiya juga menegaskan bahwa ia dan timnya bukanlah anti syariat islam ,melainkan menginginkan penerapan syariat islam yang menyeluruh, islam yang rahmatan lil alamin. [ar]

Posting Komentar

 
Top